Nama Saya Andin, dari Jakarta Barat. Mohon pencerahannya dalam kasus tanah. Beberapa tahun yang lalu kami membeli sebidang tanah untuk rencana bisnis. Tanah itu kemudian kami urus sertifikatnya ke kantor pertanahan. Setelah sertifikat tanah kami terbit, tiba-tiba ada orang lain yang mengklaim diri sebagai pemilik tanah terhadap tanah yang telah kami beli tersebut, selanjutnya Ia meminta kami untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga tanah yang ia tentukan tapi kami menolak untuk membayar dengan alasan kami telah membeli dari penjual yang sah. Pertanyaannya apakah orang ini bisa kami pidanakan atau kami gugat secara perdata ? 

Berikut Penjelasannya :

Ada banyak kasus tanah yang semestinya merupakan rana perdata murni kemudian hendak dipaksanakan untuk jadi pidana akibatnya banyak kasus tanah yang tidak bisa diteruskan ke proses penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan. Untuk itu perlunya memahami duduk persoalan dalam kasus tanah untuk menentukan langkah hukum yang tepat. Jangan sampai anda telah mengeluarkan banyak biaya untuk menempuh jalur yang salah. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. 

Baca juga : Penyerobotan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat

Bahwa tujuan dari pada pendaftaran tanah adalah :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Demikian penjelasan untuk membedakan perdata dan pidana pada kasus tanah, kami dapat membantu anda untuk melakukan upaya hukum pidana terkait tindak pidana penyerobotan dan gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH).  

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar hukum :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Perturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menghubungi ehukum.com. Berikut ulasan pertanyaan anda.

Sebelum saya menjelaskan tentang surat palsu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang surat. Surat ialah suatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Segala sesuatu yang tidak menyangkut tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk pengertian surat.

Berikut pengertian Surat, Surat Palsu, Membuat Surat Palsu, dan Memalsu Surat berdasarkan Kitab Undang-Undangan Hukum Pidana yaitu :

Surat adalah segala surat yang dituliskan dengan tangan tangan yang dicetak maupun yang ditulis dengan memakai mesin ketik/computer, dan lain-lain.

Surat Palsu adalah surat yang tampak terlihat seperti asli, tetapi baik materil maupun formal ternyata tidak asli. Ketidak aslian dapat terlihat dari form dan kop surat yang diyakini si penerima surat adalah tidak asli, tetapi tulisan dan tanda-tanda si pemberi atau si pengirim pada surat tersebut ternyata tidak asli atau diragukan.

Membuat Surat Palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) , atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu Surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari materi aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada aslinya. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan mengurangkan, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk dalam pengertian Memalsu Surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah pengemudi dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Surat palsu diatur pada Pasal 263 KUHPidana, supaya orang dapat dihukum menurut Pasal ini maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Demikian pula penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Yang dihukum menurut Pasal 263 KUHPidana tidak saja orang yang memalsukan surat tetapi juga orang yang sengaja mempergunakan surat palsu.

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu;
3. Surat yang dipalsukan haruslah berupa surat sebagai berikut : Dapat menerbitkan suatu hak, Surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, Surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, Surat yang boleh atau dapat dipergunakan sebagai surat keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Atau dengan kata lain surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.
4. Dengan maksud menggunakan atau menuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Dapat mendatangkan kerugian.

Demikian penjelasan singkat tentang surat palsu dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Namun pertanyaannya bagaimana kalau tidak bahagia? Jika demikian maka baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan perceraian agar mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan status perkawinannya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan suami atau istri mengajukan gugatan peceraian yaitu karena salah satu pihak mengalami suatu kondisi yang tidak dapat diterima oleh pasangan, seperti : 

Pada prinsipnya pria dan wanita hanya boleh memiliki seorang pasangan hidup,  akan tetapi hukum membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan:

Dalam hal seorang suami hendak beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Jika menurut pengadilan telah cukup alasan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan barulah memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Dalam mengajukan permohonan ke pengadilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan yang diajukan oleh suami paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan yang disertai lampiran-lampirannya. Tidak hanya itu saja tetapi pengadilan melakukan pemanggilan kepada istri yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangannya dalam persidangan.

Sepanjang suami belum mendapat izin dari pengadilan, maka pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang yang apabila larangan tersebut sampai dilanggar maka Pegawai Pencatat perkawinan yang dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selamat sore ehukum.com, nama saya Bram ingin bertanya tentang tanggung jawab kami sebagai ahli waris terhadap hutang saudara kami yang sudah almarhum. Kami 5 orang bersaudara, salah satu saudara kami meninggal dunia karena menderita sakit, belakangan baru diketahui almarhum saudara kami memiliki hutang pribadi kepada pihak lain sebesar 300 juta sesuai dengan surat pernyataan pengakuan hutang yang dibuat almarhum. Kini kami sebagai keluarga diminta untuk membayar hutang almarhum tersebut, jika kami tidak bayarnya maka kami diancam akan dipengadilankan. Mohon petunjuknya. Terima kasih.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah berbagi dengan ehukum.com, berikut ulasannya :

Terkait Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dapat dilihat pada Pasal 1100 KUHPerdata yang mengatur : Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Selanjutnya pada Pasal 1101 KUHPerdata mengatur : Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata di atas, maka yang menjadi pokok pertanyaan adalah Apakah Almarhum memiliki harta peninggalan yang diwariskan? dan Apakah saudara telah menerima harta warisan Almarhum?

Dalam hal suadara menerima harta peninggalan Almarhum sebagai warisan maka sesuai dengan ketentuan hukum perdata, saudara dibebankan untuk memikul hutang Almarhum sesuai dengan besarnya warisan yang saudara terima. Sebaliknya apabila Saudara tidak menerima warisan Almarhum atau Almarhum tidak memiliki harta yang dapat diwariskan maka tentu saudara dibebaskan untuk menanggung hutang Almarhum. 

Terkait Pembuktian Surat Pernyataan 

Adapun kekuatan pembuktian suatu surat pernyataan dapat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 3901 K/Pdt/1985 Tanggal 29 Nopember 1988 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)".

1. Sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP.
2. Sebesar Rp. 16.500 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP. 
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 25.500 per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

1. Sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
2. Sebesar Rp. 7.000 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP.
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.

1. Bahwa salah satu penyebab utama adalah permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) dimana besaran iuran yang berlaku saat ini sudah tidak dapat membiayai klaim layanan kesehatan.
2. Bahwa perhitungan aktuaria terkini memproyeksikan bahwa dengan besaran iuran saat ini besaran defisit program JKN akan terus membesar bahkan dapat mencapai Rp75 Triliun di tahun 2023.
3. Bahwa berdasarkan perhitungan aktuaria, kenaikan besaran iuran dilakukan pada setiap segmen dengan tetap memperhatikan prinsip asuransi sosial dimana seluruh peserta saling bergotong-royong dan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan masyarakat dalam membayar, dan ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan setidaknya sampai dengan tahun 2023.
4. Bahwa tujuan utama rencana kenaikan iuran JKN yang ingin dicapai dalam jangka pendek dalam kebijakan penyesuaian iuran ini adalah mitigasi terhadap defisit carry over dan defisit berjalan (akumulatif) sehingga akan terjadi keseimbangan antara pendapatan iuran dan biaya manfaat. Koreksi iuran dilakukan dengan prinsip utama adalah menambah pendapatan BPJS Kesehatan tetapi pada saat yang sama menjaga agar tidak terjadi penambahan pengeluaran. 

1. Anggaran BPJS Kesehatan yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya, sehingga kesulitan dalam membayar utang ke Rumah Sakit sehingga mengakibatkan Rumah Sakit kesulitan juga dalam melakukan transaksi operasionalnya, seperti membeli obat, membayar dokter, dan para medis serta karyawan lainnya, membayar alat kesehatan dan sebagainya;
2. Permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Peserta;
3. Tata kelola kepesertaan yang tidak konsiten dalam mendata masyarakat yang seharusnya ditanggung pemerintah. Hal tersebut karena tidak adanya kriteria terhadap warga miskin yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi, sehingga menyebabkan alokasi subsidi iuran menjadi tidak tepat sasaran;
4. Manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak dilakukan dengan baik, sehingga tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta mereka memiliki taraf ekonomi relatif baik, namun berlaku curang guna bisa menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan;
5. Ketidakdiplinan masyarakat yang mampu secara financial dalam membayar iuran; - Perilaku tercela sejumlah peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) yang menggunakan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) namun menunggak iuran BPJS Kesehatan;
6. Banyak rumah sakit rujukan yang melakulan pembohongan data, terkait dengan kategori rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama (FKRTL) BPJS Kesehatan;
7. Pengobatan yang tidak perlu;
8. Kurangnya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam PP 86 Tahun 2013 berupa tidak dapat layanan publik terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS;
9. Badan usaha yang belum tertib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, berupa tidak mendaftarkan pekerja dan tidak melaporkan gaji dengan benar;
10. Tidak disiplinnya perusahaan dalam melakukan pembayaran iuran, sehingga Potensi penerimaan dari TPU Swasta menjadi tidak maksimal;
11. Penggunaan layanan lebih besar dari jumlah peserta;
12. Tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah;
13. Validitas dan integritas data BPJS Kesehatan tidak valid;
14. Manajemen klaim dalam sistem BPJS Kesehatan yang tidak akurat. Dan lain-lain sebagainya.

1. Struktur hukum (legal structure), berupa belum adanya koordinasi yang baik (ego sektoral) antara satu kementerian dengan kementerian lainnya dalam mengurus penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial; 
2. Substansi hukum (legal substance), berupa: adanya overlapping aturan yang diterapkan dan ketidakkonsistenan antara satu instansi dengan instansi lainnya dalam proses penegakan hukum;
3. Budaya hukum (legal culture), berupa masih banyaknya perilaku tercela dan tidak terpuji baik dari kalangan pengambil kebijakan, stakeholder maupun masyarakat di bidang jaminan sosial.

1. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan pada pasien;
2. Pembatasan quota dan keterlambatan dokter dari jadwal yang sudah ditentukan;
3. Pelayanan administrasi yang tidak professional, tidak maksimal dan bertele-tele;
4. Sistem antrian, ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap, dan prosedur yang menyulitkan bagi layanan cuci darah;
5. Fasilitas yang tidak sesuai dengan fasilitas yang tertera pada kartu;
6. Pasien terpaksa harus menambah biaya perawatan atau pasien harus menunggu untuk menjalani rawat inap;
7. Obat-obatan yang disediakan oleh Pihak BPJS-Kesehatan semuanya adalah obat generik. dan lain-lain sebagainya. 

1. Ketidakseriusan Kementerian-kementerian terkait dalam berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ini;
2. Ketidakjelasan eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena hingga saat ini pun boleh jadi masyarakat belum mengetahui institusi apa itu;
3. Adanya kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS;
4. Mandulnya Satuan Pengawas Internal BPJS dalam melaksanakan pengawasan, sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi;

1. Kontrak Elektronik disesuaikan dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
2. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
3. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran; 
4. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1320 KUHPerdata); 
5. Terdapat hal tertentu; dan
6. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.